LENTERANUSANTARA.NET _ BEKASI — Terbitnya surat rekomendasi Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi tertanggal 9 Oktober 2026 yang memberikan dukungan kepada H. R. Yana Suyatna, S.IP., M.Si. untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi masa bakti 2026–2031 menuai kontroversi.
Surat yang ditandatangani Ketua Mabicab Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja, tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait batas kewenangan Mabicab dalam proses pencalonan dan pemilihan Ketua Kwarcab. Langkah tersebut dinilai berpotensi mencampuradukkan fungsi pembinaan organisasi dengan kepentingan suksesi kepemimpinan.
Pasalnya, mekanisme pemilihan Ketua Kwarcab semestinya dilaksanakan melalui forum Musyawarah Cabang (Muscab) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan organisasi Gerakan Pramuka.
Koordinator Gerakan Perubahan Pramuka Bekasi, Agung Sakti Maulana, menilai penerbitan rekomendasi yang secara spesifik mendukung figur petahana patut dipertanyakan. Menurutnya, posisi Ketua Mabicab tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengarahkan proses pencalonan ataupun membangun keberpihakan terhadap kandidat tertentu.
"Jangan sampai fungsi pembinaan organisasi justru bergeser menjadi instrumen untuk mengondisikan suksesi kepemimpinan. Mabicab seharusnya berdiri sebagai pembimbing dan pemberi dukungan bagi kemajuan Gerakan Pramuka, bukan masuk terlalu jauh ke wilayah pencalonan yang memiliki mekanisme dan aturan tersendiri," tegas Agung.
Ia mengingatkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang memiliki prinsip kemandirian serta mekanisme demokrasi internal. Karena itu, proses pemilihan Ketua Kwarcab tidak semestinya dibayangi pengaruh jabatan birokrasi maupun dukungan struktural dari pejabat pemerintahan.
Menurut Agung, surat rekomendasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap salah satu figur. Terlebih, rekomendasi itu diterbitkan oleh Ketua Mabicab yang juga merupakan pejabat pemerintahan daerah.
"Persoalannya bukan semata-mata siapa yang didukung atau siapa yang akan maju. Persoalannya adalah apakah tindakan tersebut sesuai dengan batas kewenangan organisasi. Jangan sampai rekomendasi pejabat justru menjadi tekanan moral dan psikologis bagi para pemilik suara di tingkat Kwartir Ranting (Kwarran). Muscab harus menjadi ruang demokrasi yang bebas, bukan arena yang arah politik organisasinya sudah dibangun dari luar forum," ujarnya.
Agung juga menegaskan bahwa Muscab XV Kwarcab Kabupaten Bekasi tidak boleh berubah menjadi sekadar agenda formalitas untuk mengesahkan kehendak pihak tertentu.
Menurutnya, setiap bakal calon harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dinilai berdasarkan persyaratan organisasi, serta melalui proses verifikasi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta Panitia Muscab dan Tim Verifikasi Bakal Calon Ketua Kwarcab agar tidak menjadikan surat rekomendasi tersebut sebagai dasar pemberian keistimewaan kepada kandidat tertentu. Seluruh persyaratan pencalonan, termasuk ketentuan dukungan dari Kwarran, harus diperiksa secara cermat berdasarkan AD/ART dan tata tertib Muscab yang berlaku.
"Kalau aturan berlaku untuk semua calon, maka tidak boleh ada pengecualian. Jangan ada karpet merah, jangan ada perlakuan istimewa, dan jangan ada standar ganda. Siapa pun figurnya, termasuk petahana, harus tunduk pada aturan organisasi. Jabatan dan pengalaman tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus," tandasnya.
Lebih lanjut, Gerakan Perubahan Pramuka Bekasi mendesak Mabicab Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kewenangan, pertimbangan, serta tujuan diterbitkannya surat rekomendasi tertanggal 9 Oktober 2026 tersebut.
Klarifikasi dinilai penting untuk mencegah berkembangnya persepsi bahwa kekuatan jabatan pemerintahan digunakan untuk memengaruhi proses demokrasi internal Gerakan Pramuka.
Agung menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan merupakan bentuk permusuhan terhadap individu tertentu maupun upaya untuk menjegal pencalonan seseorang. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol moral demi memastikan organisasi berjalan sesuai konstitusi dan tidak didominasi kepentingan kelompok maupun figur tertentu.
"Jangan bicara pendidikan karakter, integritas, dan kedisiplinan kalau dalam proses memilih pemimpin organisasinya justru mengabaikan prinsip kesetaraan dan independensi. Pramuka mengajarkan kita untuk taat aturan. Maka, siapa pun yang berada di dalam struktur organisasi wajib memberikan contoh dengan menghormati AD/ART," ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam Muscab XV dapat mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun jabatan. Sebab, kredibilitas kepemimpinan Kwarcab untuk lima tahun ke depan sangat ditentukan oleh proses pemilihan yang transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai demokrasi Pramuka kalah oleh kekuatan jabatan. Muscab adalah forum organisasi, bukan panggung untuk melegitimasi kehendak kekuasaan. Biarkan aturan yang berbicara, biarkan Kwarran menentukan pilihan, dan jangan ada intervensi dalam bentuk apa pun," pungkas Agung.
Kontroversi penerbitan surat rekomendasi Mabicab tersebut kini menjadi ujian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Muscab XV Kwarcab Kabupaten Bekasi. Publik menantikan penjelasan terbuka dari Mabicab sekaligus jaminan bahwa proses pemilihan Ketua Kwarcab benar-benar berjalan sesuai AD/ART, tanpa dipengaruhi tekanan, kedekatan, maupun kekuatan jabatan.
Sebab, marwah Gerakan Pramuka tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat memberikan rekomendasi, melainkan oleh sejauh mana organisasi mampu menghormati aturan, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menjaga independensinya.
(RED)