LENTERANUSANTARA.NET _ KARAWANG — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Karawang, Polda Jawa Barat, tengah melakukan penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan pada 17 Agustus 2026. Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan secara tertulis kepada pelapor melalui surat pemberitahuan tertanggal 13 Oktober 2026.
Dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tersebut, penyidik menerangkan bahwa laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peristiwa yang dilaporkan diketahui terjadi pada 16 Maret 2026 di wilayah Bangkuang, RT 001/RW 010, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.
Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Karawang telah meminta keterangan dari tiga saksi, yakni Iwan Kriswana, Novi Liyanti, dan Ilan Yana Wati. Penyidik juga menyampaikan bahwa proses penyelidikan hingga surat diterbitkan belum mengalami hambatan.
Meski demikian, penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam surat tersebut, belum terdapat keterangan mengenai penetapan tersangka.
Sebagai langkah lanjutan, penyidik berencana mengirimkan surat undangan wawancara atau klarifikasi kepada seseorang bernama Nur Anita. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan keterangan untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
Klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut, sekaligus menjadi bahan untuk menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Ketum DPP IWO Indonesia Minta Penanganan Profesional dan Independen
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPP IWO Indonesia), Dr. Nisan Radian, S.H., S.Akun., M.H., M.Pd., yang bertindak sebagai penasihat hukum pelapor, berharap Polresta Karawang tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan independensi dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, proses penegakan hukum harus berlandaskan fakta, keterangan para pihak, serta alat bukti yang sah, tanpa dipengaruhi kepentingan ataupun tekanan dari pihak mana pun.
“Kami berharap Polresta Karawang tetap objektif, profesional, dan independen dalam menangani perkara ini. Setiap laporan masyarakat harus diproses secara proporsional berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, termasuk apabila terdapat kemungkinan upaya memengaruhi proses penanganan perkara oleh oknum tertentu,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian harus dijaga melalui penanganan perkara yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, jangan sampai berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan, kedekatan, jabatan, maupun kepentingan pihak tertentu.
Ia juga menegaskan bahwa harapan tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, melainkan dorongan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati kewenangan penyidik untuk mengungkap perkara ini. Namun, kami juga berharap seluruh tahapan dilakukan secara cermat, terbuka terhadap pengawasan yang sah, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Jika memang ditemukan bukti yang cukup, proses hukum hendaknya dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, semua pihak juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tambahnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang Siap Kawal Perkembangan Perkara
Sementara itu, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Menurut Syuhada, pengawalan ini merupakan bentuk perhatian organisasi terhadap proses penegakan hukum sekaligus dorongan agar laporan masyarakat mendapatkan penanganan yang jelas, profesional, dan berkeadilan.
“Kami dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Kami ingin memastikan proses penanganannya berjalan sebagaimana mestinya, secara objektif, transparan, dan profesional. Kami juga berharap setiap perkembangan perkara dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum sehingga pelapor memperoleh kepastian hukum,” tegas Syuhada Wisastra.
Ia menambahkan, pengawalan yang dilakukan IWO Indonesia bukan bertujuan menekan atau mengintervensi penyidik, melainkan mendorong agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menghormati hak-hak seluruh pihak.
“Kami menghormati kewenangan Polresta Karawang dalam melakukan penyelidikan. Namun, kami juga akan terus memantau perkembangannya dan mendorong agar perkara ini ditangani secara serius sampai terdapat kejelasan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Jangan sampai laporan masyarakat terkatung-katung tanpa kepastian,” lanjutnya.
Syuhada juga mengingatkan bahwa seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pihak yang dimintai klarifikasi maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum.
Oleh karena itu, DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang berharap Polresta Karawang dapat melaksanakan penyelidikan secara profesional, menguji setiap informasi secara objektif, serta menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
Penyelidikan Masih Berjalan, Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung
Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 13 Oktober 2026 menerangkan bahwa penyidik telah meminta keterangan dari tiga saksi dan merencanakan undangan klarifikasi terhadap Nur Anita.
Hingga surat tersebut diterbitkan, perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum terdapat keterangan mengenai penetapan tersangka.
DPP dan DPD IWO Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan perkara secara proporsional, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi penegakan hukum, serta hak setiap pihak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kepastian hukum.
(RED)