LENTERANUSANTARA.NET _ GUNUNGKIDUL, 25 Oktober 2026 — Penanganan laporan dugaan gratifikasi dalam kerja sama layanan laboratorium untuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan dengan Laboratorium Devara di Kabupaten Gunungkidul menjadi sorotan. Perkara tersebut dipertanyakan menyusul informasi mengenai potensi kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar, sementara perkembangan penanganan laporan yang dikabarkan telah disampaikan kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gunungkidul sekitar enam bulan lalu belum memperoleh kejelasan yang dapat dipastikan kepada publik.
Sorotan tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo. Ia mempertanyakan kepastian dan ketegasan aparat penegak hukum (APH) dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan kerja sama layanan kesehatan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 20 kepala puskesmas disebut telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan kerja sama Prolanis dan Laboratorium Devara, termasuk transaksi melalui Bank Mandiri yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui keterangan resmi dan proses hukum. Nilai potensi kerugian negara, dugaan aliran dana, serta kemungkinan adanya unsur gratifikasi harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Ratno Pintoyo Pertanyakan Kepastian Penegakan Hukum
Ratno menilai, kepastian penanganan perkara merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Persoalan penegakan hukum harus diselesaikan secara tuntas karena menyangkut pemerintahan. Mau baik atau buruk, semua tergantung penegakan hukum,” ujar Ratno, sebagaimana keterangan yang disampaikan kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).
Ia juga membandingkan persoalan tersebut dengan perkara senilai Rp63 juta yang pernah menjerat dirinya. Menurutnya, perbandingan itu menjadi dasar untuk mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap perkara dengan karakteristik dan nilai yang berbeda.
“Bahkan saya dulu juga kena persoalan yang bukan korupsi saja, senilai Rp63 juta, diproses. Ini kok persoalan yang menurut saya sudah terang benderang belum ada ketegasan untuk diproses. Semua di mata hukum sama atau equal before the law,” tuturnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Ratno terhadap belum jelasnya perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, penetapan tersangka, dan kelanjutan proses hukum tetap merupakan kewenangan aparat berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
Sejumlah Inisial Disebut dalam Informasi Dugaan Transaksi
Informasi yang dihimpun turut menyebut sejumlah inisial, yakni EM, ED, AH, JM, dan KN, yang dikaitkan dengan dugaan transaksi dalam kerja sama layanan Prolanis dan Laboratorium Devara.
Informasi tersebut juga menyinggung kepala puskesmas, penanggung jawab atau person in charge (PIC), bendahara puskesmas, serta pihak laboratorium terkait dugaan penerimaan fee dari kerja sama layanan kesehatan tersebut.
Kepala Puskesmas Ponjong berinisial KN disebut dalam informasi yang beredar sebagai pihak yang diduga mengakui menerima fee terkait kerja sama Prolanis Devara. Keterangan tersebut perlu dikonfirmasi secara langsung kepada yang bersangkutan, begitu pula informasi mengenai dugaan penerimaan oleh pihak-pihak lainnya.
Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sumber dana, dasar pembayaran, tujuan transaksi, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Penting ditegaskan bahwa penyebutan inisial, jabatan, maupun dugaan transaksi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Seluruh pihak yang disebut tetap harus dihormati haknya, termasuk asas praduga tak bersalah, sampai terdapat pembuktian menurut hukum.
Pengawasan Pemerintah Daerah Turut Menjadi Perhatian
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan pihak swasta.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, disebut telah menegaskan komitmen untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen tersebut perlu didukung dengan pengawasan yang konsisten dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kerja sama pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pemeriksaan perlu mencakup mekanisme kerja sama, dasar penetapan pembayaran, aliran dana, pelaksanaan layanan, serta kewenangan setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa kerja sama pelayanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun kepentingan masyarakat.
Pengawasan yang efektif juga diperlukan agar program pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai tujuan.
Polres Gunungkidul Diharapkan Memberikan Penjelasan Resmi
Sorotan terhadap perkara ini menjadi perhatian bagi Polres Gunungkidul, khususnya Unit Tipikor, untuk memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan yang disebut telah disampaikan sekitar enam bulan lalu.
Publik membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai status laporan, tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang memungkinkan disampaikan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
Transparansi tersebut perlu tetap memperhatikan ketentuan hukum, kerahasiaan proses penyidikan, serta hak-hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara.
Apabila hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, proses hukum diharapkan berjalan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila bukti yang tersedia belum mencukupi atau tidak ditemukan unsur tindak pidana, penyidik perlu memberikan penjelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Polres Gunungkidul. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium Devara, puskesmas terkait, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar pemberitaan menyajikan informasi yang berimbang.
Publik kini menantikan kejelasan mengenai sejauh mana laporan dugaan gratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti, apakah dugaan aliran dana telah ditelusuri secara menyeluruh, serta bagaimana aparat memastikan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum diterapkan secara konsisten.
Penanganan perkara secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
(Redaksi)