LENTERANUSANTARA.NET _ BANTEN — Penyaluran Pertalite dan Solar bersubsidi bukan sekadar persoalan transaksi di mesin pengisian bahan bakar. Di balik setiap liter BBM yang disalurkan terdapat kepentingan masyarakat serta kebijakan subsidi yang perlu diawasi agar tepat sasaran.
Karena itu, Ketua DPW Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Provinsi Banten, Mevi Amirullah, mendorong seluruh pihak terkait memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Ia juga meminta agar masyarakat memiliki akses yang jelas untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan kejanggalan dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU.
Menurut Mevi, masyarakat tidak seharusnya dibuat bingung ketika hendak menyampaikan laporan.
“Kalau masyarakat melihat dugaan penyimpangan Pertalite atau Solar bersubsidi, mereka harus tahu harus mengadu ke mana. Jangan hanya meminta masyarakat berani melapor, tetapi pintu pengaduannya tidak terlihat jelas,” tegasnya.
NOMOR PENGADUAN JANGAN HANYA MENJADI INFORMASI FORMAL
Mevi berharap BPH Migas bersama pihak terkait memastikan informasi mengenai kanal atau mekanisme pengaduan resmi dapat diketahui masyarakat dengan mudah, termasuk melalui informasi yang ditampilkan secara jelas di area SPBU.
Menurutnya, keterbukaan mengenai mekanisme pengaduan merupakan salah satu bagian penting dalam membangun pengawasan publik.
“Nomor atau kanal pengaduan harus jelas, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Masyarakat jangan dipaksa mencari-cari ke mana harus melapor ketika menemukan sesuatu yang patut diperiksa,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan kanal pengaduan bukan dimaksudkan untuk membuka ruang bagi tuduhan tanpa dasar. Kanal tersebut justru harus menjadi jalur resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang selanjutnya dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan.
SPBU JANGAN MEMBERIKAN CELAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN
Mevi juga berharap pengelola dan petugas SPBU menjalankan ketentuan yang berlaku secara konsisten serta tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun yang berupaya memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi.
“Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi celah bagi oknum untuk mencari keuntungan. Kalau ada transaksi atau aktivitas yang patut dipertanyakan, jalankan ketentuan dan jangan membuka ruang untuk penyalahgunaan,” tegasnya.
Meski demikian, Mevi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri ketika menemukan dugaan pelanggaran.
Menurutnya, masyarakat dapat mengambil langkah secara proporsional dengan:
Menemukan dugaan → mencatat fakta → mendokumentasikan secara aman → melaporkan melalui kanal resmi → menyerahkan pemeriksaan kepada pihak berwenang.
BERANI MELAPOR HARUS DIBARENGI AKSES PENGADUAN YANG TERBUKA
Mevi menilai pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi akan berjalan lebih efektif apabila tiga unsur dapat berjalan bersama, yakni kepatuhan pengelola SPBU, keberanian masyarakat menyampaikan informasi, serta respons lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.
“Masyarakat punya mata untuk mengawasi. SPBU punya kewajiban menjalankan aturan. Pemerintah dan lembaga pengawas punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Jangan sampai rantai pengawasan ini putus karena masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana,” katanya.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dengan mengedepankan data, verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.
“Pers harus tajam mengawal kepentingan publik, tetapi tetap cerdas membedakan fakta dan dugaan. Kita tidak mencari siapa yang harus disalahkan. Kita mendorong agar setiap dugaan dapat diperiksa secara transparan berdasarkan bukti,” pungkasnya.
SUBSIDI UNTUK MASYARAKAT
PENGAWASANNYA HARUS TERBUKA.
PENGADUANNYA HARUS JELAS.
Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi saksi ketika menemukan dugaan kejanggalan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Mereka perlu memiliki akses terhadap kanal pengaduan yang jelas, mudah ditemukan, mudah digunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Abdul – Bidang Humas DPW IWO Indonesia Provinsi Banten)