LENTERANUSANTARA.NET _ BEKASI, JAWA BARAT — DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyoroti munculnya foto yang diduga menampilkan Mulyadi, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pebayuran, dalam sebuah baliho yang berkaitan dengan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin.
Kemunculan foto tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai konteks penggunaan foto dan perlu tidaknya klarifikasi terkait posisi serta netralitas aparatur pemerintahan dalam kontestasi Pilkades.
Dokumentasi foto tersebut diperoleh redaksi dan menjadi bahan penelusuran lebih lanjut. Namun, keberadaan foto pada baliho tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya dukungan ataupun pelanggaran sebelum terdapat klarifikasi dari pihak yang bersangkutan maupun pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Foto Diduga Mulyadi di Baliho Perlu Diklarifikasi
Keberadaan foto yang diduga menampilkan Mulyadi pada baliho tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan.
Sejumlah pertanyaan yang muncul antara lain, dalam konteks apa foto tersebut digunakan, siapa pihak yang memasang baliho, serta apakah penggunaan foto tersebut diketahui atau mendapat persetujuan dari Mulyadi.
Apakah foto tersebut digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu paslon?
Apakah Mulyadi mengetahui dan menyetujui penggunaan fotonya?
Atau terdapat konteks lain yang menyebabkan foto tersebut muncul dalam baliho?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi ditemukan adanya keterlibatan aktif aparatur dalam kegiatan pemenangan salah satu calon, persoalan tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Mendorong Klarifikasi
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin, turut menyoroti munculnya foto yang diduga merupakan Mulyadi dalam baliho yang berkaitan dengan salah satu paslon Pilkades Desa Jayalaksana.
“Kami menyoroti persoalan ini bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, ketika ada foto yang diduga merupakan seorang aparatur pemerintahan terpampang pada baliho yang berkaitan dengan salah satu paslon, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan,” ujar Afifudin.
Menurut Afifudin, klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah Mulyadi memang memberikan dukungan, mengetahui dan menyetujui penggunaan fotonya, atau terdapat konteks lain di balik pemasangan foto tersebut.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan klarifikasinya secara terbuka. Tetapi kalau setelah diverifikasi ditemukan adanya pelanggaran netralitas atau disiplin ASN, tentu harus diproses sesuai aturan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan kemudian menimbulkan persepsi di tengah masyarakat,” tegas Afifudin.
Afifudin menambahkan, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendorong seluruh tahapan Pilkades Desa Jayalaksana berlangsung secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Aparatur pemerintahan harus mampu menunjukkan sikap profesional dan tidak menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk kepentingan salah satu calon. Kami dari IWO Indonesia Kabupaten Bekasi akan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab dalam pemberitaan,” pungkasnya.
Ketentuan Netralitas ASN
Ketentuan mengenai netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut menetapkan netralitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Pegawai ASN juga wajib menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan dan partai politik.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai kewajiban, larangan, serta jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam konteks persoalan yang disoroti IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, fakta yang perlu dipastikan bukan hanya keberadaan foto pada baliho, tetapi juga siapa yang memasang baliho, atas dasar apa foto tersebut digunakan, apakah terdapat persetujuan dari yang bersangkutan, serta apakah terdapat keterlibatan aktif dalam kegiatan pemenangan salah satu paslon.
Pemkab Bekasi Diminta Melakukan Klarifikasi
Munculnya dokumentasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian instansi terkait untuk dilakukan klarifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Jika penggunaan foto tersebut ternyata tidak berkaitan dengan dukungan politik, penjelasan resmi diperlukan agar tidak berkembang kesimpulan sepihak di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menemukan adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan netralitas atau disiplin ASN, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Menunggu Klarifikasi Mulyadi
Hingga berita ini diterbitkan, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi masih menunggu klarifikasi dari Mulyadi terkait munculnya foto dirinya dalam baliho yang berkaitan dengan salah satu paslon Pilkades Desa Jayalaksana.
Konfirmasi juga akan diarahkan kepada pihak-pihak terkait, di antaranya Camat Pebayuran, Camat Cabangbungin, Panitia Pilkades Desa Jayalaksana, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak paslon yang berkaitan dengan baliho tersebut.
Dokumentasi foto yang menjadi sorotan ini ditempatkan sebagai bahan penelusuran dan konfirmasi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Mulyadi telah melakukan pelanggaran sebelum terdapat klarifikasi atau pemeriksaan dari pihak berwenang.
Publik kini menunggu penjelasan mengenai konteks penggunaan foto tersebut, termasuk apakah Mulyadi mengetahui dan memberikan persetujuan atas pemasangan fotonya dalam baliho tersebut.
IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan akan mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, serta memberikan ruang hak jawab kepada Mulyadi dan seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
(RED)